Berdasarkan
Tinjauan Makro Sektoral, Indonesia dapat di golongkan menjadi negera Agraris,
hal ini dapat dilihat dari hasil sensus pertanian bps sebagai berikut
Jumlah
Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Hasil
pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 diperoleh jumlah rumah tangga usaha
pertanian subsektor tanaman pangan di Indonesia sebesar 17 728 185
rumah tangga. Dibandingkan tahun 2003 jumlah tersebut mengalami penurunan
sebanyak 979 867 rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum di
subsektor pertanian tanaman pangan sebesar 112 perusahaan, dibandingkan tahun
2003 mengalami kenaikan sebanyak 25 perusahaan, dan usaha lainnya pada
subsektor pertanian tanaman pangan sebesar 1 328 usaha.
Pendapatan Petani
Hasil ST2013 di
Indonesia banyaknya rumah tangga pertanian yang mempunyai sumber pendapatan
utama dari usaha tanaman padi dan palawija ada sebanyak 8 606 316
rumah tangga, hortikultura 1 254 599 rumah tangga, perkebunan
4 721 105 rumah tangga, peternakan 960 773 rumah tangga,
perikanan 670 279 rumah tangga, kehutanan 256 363 rumah tangga, dan
jasa pertanian 84 280 rumah tangga.
Pada usaha padi dan
palawija, jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang
paling banyak dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 1 917 572
rumah tangga.
Jumlah
Usaha Pertanian Subsektor Hortikultura Hasil
pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 diperoleh jumlah rumah tangga usaha
pertanian subsektor hortikultura di Indonesia sebesar 10 602 147
rumah tangga. Dibandingkan tahun 2003 jumlah tersebut mengalami penurunan
sebanyak 6 335 470 rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum
di subsektor pertanian tanaman pangan sebesar 191 perusahaan, dibandingkan
tahun 2003 mengalami penurunan sebanyak 34 perusahaan, dan usaha pertanian
lainnya pada subsektor pertanian hortikultura sebesar 1 464 unit.
Jumlah
Usaha Pertanian Subsektor Perkebunan Hasil
pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 diperoleh jumlah rumah tangga usaha
pertanian subsektor perkebunan di Indonesia sebesar 12 770 090 rumah
tangga. Dibandingkan tahun 2003 jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak
1 358 449 rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum di
subsektor perkebunan sebesar 2 216 perusahaan, dibandingkan tahun 2003
mengalami kenaikan sebanyak 354 perusahaan, dan usaha pertanian lainnya pada
subsektor perkebunan sebesar 1 461 usaha.
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Subsektor Peternakan
Angka tetap hasil
pencacahan lengkap ST2013 di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah usaha pertanian
di subsektor peternakan sebanyak 12 969 210 usaha dikelola rumah
tangga, 629 usaha dikelola perusahaan pertanian berbadan hukum, dan 2 247
usaha dikelola usaha pertanian lainnya.
Dibandingkan dengan
hasil ST2003, jumlah usaha peternakan yang dikelola rumah tangga mengalami
penurunan sebanyak 5 626 614 rumah tangga dan usaha yang dikelola
perusahaan berbadan hukum mengalami kenaikan sebanyak 154 perusahaan.
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor
Perikanan
Angka tetap hasil
pencacahan lengkap ST2013 di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah usaha pertanian
di subsektor perikanan sebanyak 1 975 233 usaha dikelola rumah
tangga, 394 usaha dikelola perusahaan pertanian berbadan hukum, dan 989 usaha
dikelola usaha pertanian lainnya.
Dibandingkan dengan
hasil ST2003, jumlah usaha perikanan yang dikelola rumah tangga mengalami
penurunan sebanyak 514 448 rumah tangga dan usaha yang dikelola perusahaan
berbadan hukum mengalami penurunan sebanyak 237 perusahaan.
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Subsektor Kehutanan
Angka tetap hasil
pencacahan lengkap ST2013 di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah usaha pertanian
di subsektor kehutanan sebanyak 6 782 885 usaha dikelola rumah
tangga, 678 usaha dikelola perusahaan pertanian berbadan hukum, dan 968 usaha
dikelola usaha pertanian lainnya.
Dibandingkan dengan
hasil ST2003, jumlah usaha kehutanan yang dikelola rumah tangga mengalami
penurunan sebanyak 45 052 rumah tangga dan usaha yang dikelola perusahaan
berbadan hukum mengalami penurunan sebanyak 52 perusahaan.
Tanaman Pangan Padi
Usaha Subsektor
Tanaman Pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil
ST2013 diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Indonesia didominasi oleh
rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Jumlah rumah tangga usaha tanaman
padi di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 14 147 942 rumah tangga,
atau mengalami penurunan sebanyak 58 413 rumah tangga (-0,41 persen)
dibandingkan tahun 2003.
Sedangkan perusahaan
pertanian berbadan hukum di Indonesia yang melakukan pengelolaan tanaman padi
ada sebanyak 106 perusahaan, mengalami kenaikan sebanyak 37 perusahaan (53,62
persen ) dibandingkan tahun 2003.
Tanaman Pangan Palawija
Hasil ST2013,
banyaknya rumah tangga usaha tanaman palawija di Indonesia pada tahun 2013
sebanyak 8 624 243 rumah tangga, atau mengalami penurunan sebanyak
2 317 676 rumah tangga (-21,18 persen) dibandingkan tahun 2003. Dan
jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Indonesia yang melakukan
pengelolaan tanaman palawija ada sebanyak 6 perusahaan, jumlah tersebut
mengalami penurunan sebanyak 12 perusahaan (-66,67 persen) dibandingkan tahun
2003.
Petani Pengguna Lahan
Rumah tangga
pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu
rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang
menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) dan rumah tangga bukan petani gurem
(rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar
atau lebih). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna lahan
di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 25 751 267 rumah tangga, dengan
jumlah rumah tangga pertani gurem sebanyak 14 248 864 rumah tangga .
Sapi dan Kerbau
Jumlah sapi dan
kerbau pada 1 Mei 2013 di Indonesia tercatat sebanyak 14 237 443
ekor, terdiri dari 12 689 939 ekor sapi potong, 437 984 ekor
sapi perah, dan 1 109 520 ekor kerbau. Jumlah sapi dan kerbau betina
lebih lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah sapi dan kerbau jantan.
Hasil ST2013 menunjukkan bahwa jumlah sapi dan kerbau betina adalah sebanyak
9 619 835 ekor dan jumlah sapi dan kerbau jantan sebanyak
4 617 608 ekor.
Provinsi dengan
jumlah sapi dan kerbau terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak
3 837 734 ekor. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan
jumlah sapi dan kerbau paling sedikit (4 997 ekor).
Rata-rata luas lahan yang dikuasai per
rumah tangga
Lahan pertanian
merupakan salah satu modal dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil
ST2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha
pertanian di Indonesia mengalami mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan
hasil ST2003. Rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga hasil ST2013
adalah 8 925,64 m², dengan rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai
oleh rumah tangga usaha pertanian adalah sebesar 8 581,19 m², naik sebesar
144,51 persen dibandingkan hasil ST2003 yang tercatat sebesar 3 509,59 m².
Pendapatan Petani
Hasil ST2013 di
Indonesia banyaknya rumah tangga pertanian yang mempunyai sumber pendapatan
utama dari usaha tanaman padi dan palawija ada sebanyak 8 606 316
rumah tangga, hortikultura 1 254 599 rumah tangga, perkebunan
4 721 105 rumah tangga, peternakan 960 773 rumah tangga,
perikanan 670 279 rumah tangga, kehutanan 256 363 rumah tangga, dan
jasa pertanian 84 280 rumah tangga.
Pada usaha padi dan
palawija, jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang
paling banyak dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 1 917 572
rumah tangga.
Berdasrakan Tinjauan Keruangan struktur ekonomi indonesia termasuk jenis
struktur ekonomi adalah kedesaan/tradisional. Jelas ini terbukti dari indonesia
yang saat ini masih berjulukan sebagai negara berkembang. Disamping itu
pemanfaatan teknologi memang sudah berkembang di pedasaan nama walaupun sudah
adanya perkembangan tersebut masyarakat masih belum dapat mengoptimalkan hasil
panennya. Contoh real, didusun bibis, desa hargowilis, kecamata kokap kulon
progo masih susah dalam pemanfaatan teknologi pertanian karena didesa ini air
saja masih menjadi kebutuhan pokok, serta kebanyakan warga desa menjadi
pengangguran musiman saat musim kemarau tiba. Padahal dari pemerintah sendiri
sudah menyediakan pipa air, namun karena terkendala biaya maka air tersebut
hanya tercukupi untuk kebutuhanseharai-hari. Hal dapat kita simpulkan bahwa
penyebaran teknologi di Indonesia masih belum merata, jadi belum bisa kita
sebut sebagai modern. Karena jika sistem kita sudah maju tentu anatara wilayah
desa dan kota saling melengkapi dalam kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan struktur ekonomi Indonesia
adalah
Berdasarkan analisis dari hasil abstrak (bps.go.id, 2015) dapat disimpulkan
bahwa struktur ekonomi indonesia adalah egaliter atau rakyat. Walaupun yang
mengatur itu pemerintah namun yang melaksanakan tugas dalam pemenuhan kebutuhan
adalah rakyat. Kebanyakan rakayat di Indonesia masih berbentuk pedesaan dan
masih terisoler oleh teknolgi akibatnya jumlah hasil ditentukan oleh cuaca jika
cuaca dan iklim bagus maka hasil hasil pertanian dan lain lain akan menjadi
bagus namun jika cuaca juga tidak mendukung maka hasil pertanian akan turun
seperti dikuti pada data bps sebagai berikut
“Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan
sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan
ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan yang tumbuh 14,63 persen.”
- Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5.
- Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto.
- Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa indoneisa
adalah struktur berekonomi egaliter atau rakyat.
Perekonomian
Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas
dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp2.724,7 triliun dan atas dasar
harga konstan 2010 mencapai Rp2.157,5 triliun.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen).
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,30 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, dan Pulau Kalimantan 8,26 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen).
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,30 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, dan Pulau Kalimantan 8,26 persen.
Berdasarkan Birokrasi Pengambilan Keputusan struktur ekonomi Indonesia
dapat digolongkan menjadi sistem ekonomi Sentralisasi. Seperti pada UUD 45
pasal 1 ayat 3 yang berbunyi indonesia dalah negera hukum jadi dapat kita
simpulkan bahwa yang mengatur semua perekonomian indonesia adalah pemerintah.
Dengan pemerintah menguasai di struktur ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak seperti listrik, dan bahan bakar. Namun juga di bantu oleh swasta
dan rakyat sebagai tokoh utama dalam pergerakannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar